Gresik (Humas) - Keterbatasan geografis dan akses transportasi laut yang selama ini menjadi kendala komunikasi birokrasi di wilayah kepulauan terjawab tuntas melalui kehadiran langsung Tim Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik di Pulau Bawean. Kegiatan yang sekaligus menjadi penutup rangkaian pembinaan dan sosialisasi layanan kepegawaian, arsiparis, serta kehumasan ini sukses mendekatkan pusat layanan birokrasi kepada Aparatur Sipil Negara di daerah kepulauan.
Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada Minggu (25/10) tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbag Tata Usaha, Akhmad Yahya. Kehadiran tim induk di wilayah kepulauan ini membawa misi strategis untuk menyamakan persepsi serta pemahaman teknis terkait tugas dan fungsi (tusi) administrasi perkantoran, pengelolaan arsip, hingga kehumasan.
Selama ini, berbagai kendala teknis dan hambatan informasi birokrasi kerap dikeluhkan oleh para pegawai di wilayah kepulauan akibat minimnya ruang konfirmasi langsung. Melalui forum dialog interaktif dan sesi tanya jawab yang disediakan, para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengupas tuntas berbagai persoalan administrasi yang selama ini tertunda penyelesaiannya.
Keluarga besar Kementerian Agama di Pulau Bawean menyambut kedatangan rombongan dengan penuh kehangatan dan antusiasme tinggi. Kehadiran tim narasumber secara langsung dinilai memberikan dampak signifikan dalam memangkas birokrasi konsultasi yang sebelumnya terkendala jarak dan waktu.
"Antusiasme luar biasa dari keluarga besar Bawean membuktikan bahwa ruang dialog tatap muka seperti ini sangat dirindukan untuk menyelesaikan berbagai kendala kepegawaian dan layanan teknis secara cepat. Melalui kehadiran langsung di Bawean ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN di wilayah kepulauan mendapatkan akses informasi, bimbingan kepegawaian, tata naskah, hingga kehumasan yang setara dan solutif," ujar Akhmad Yahya.
Melalui rangkaian kegiatan di Pulau Bawean ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik membuktikan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan birokrasi yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke pelosok wilayah.
