Gresik (Humas) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik memperkuat tata pengelolaan data lembaga keagamaan dengan menggelar pendampingan pemutakhiran Aplikasi Education Management Information System (EMIS) dan PD SERU, sekaligus pendataan Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2027.
Langkah strategis ini menyasar 211 pondok pesantren di seluruh Kabupaten Gresik untuk memastikan akses bantuan pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ainul Yakin Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada Senin (5/10/2026) ini difokuskan pada pendampingan pembuatan akun serta sosialisasi pemutakhiran data secara mandiri oleh pengelola lembaga.
Penguatan sistem pendataan ini menjadi krusial mengingat data yang terintegrasi dan valid dalam sistem EMIS merupakan syarat utama kelayakan lembaga untuk mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Gresik, Wayan Kurniawan, menegaskan bahwa keaktifan dan pemutakhiran data pada aplikasi EMIS bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan fondasi utama tata kelola lembaga yang modern. Menurutnya, ketertiban data akan langsung berdampak pada pemenuhan hak-hak operasional pesantren.
"EMIS adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi lembaga untuk dapat bantuan apapun dari pemerintah. Tanpa data yang valid dan terbaharui di EMIS, lembaga secara otomatis akan terhambat dalam mengakses berbagai fasilitas serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan," ujar Wayan di hadapan para operator dan pimpinan pesantren.
Selain berfokus pada aplikasi EMIS, para peserta juga mendapatkan pendampingan intensif mengenai penggunaan aplikasi PD SERU. Integrasi kedua platform digital ini dirancang untuk menyederhanakan alur verifikasi data santri, pengajar, serta kebutuhan sarana dan prasarana pondok pesantren.
Sinergi lintas sektor juga ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Gresik M Yusuf serta Kepala Seksi PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Anton Arif Al Hakim. Kehadiran jajaran Pemkab Gresik ini menegaskan komitmen bersama dalam mengawal pengembangan kualitas dan kemandirian pesantren di wilayah Gresik secara berkelanjutan.
Melalui pendampingan ini, seluruh 211 pondok pesantren peserta target diharapkan mampu menyelesaikan pembuatan akun dan pemutakhiran data secara mandiri sebelum tenggat pendataan BOP 2027 ditutup, sehingga alokasi bantuan operasional mendatang dapat terserap secara optimal untuk kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Gresik.
